Gatot Nurmantyo : Kondisi Bangsa Sangat Memprihatinkan Orang Kelaparan, Kemiskinan Mudah Dikendalikan

PapuaOne.com – Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berpidato sangat lantang dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI di Yogyakarta, Senin (18/8/2025).

Pensiunan Panglima TNI ini menyampaikan pidato yang menyoroti berbagai persoalan bangsa dan mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar merdeka atau justru menjadi “tawanan” baru dari kekuasaan dan kekuatan modal.

Saat ini, kata Gatot Nurmantyo, kondisi bangsa sangat memprihatinkan, dan ia bahkan meragukan apakah Indonesia bisa kembali pulih dalam 100 tahun ke depan. Ia juga menyebut berbagai permasalahan yang terjadi adalah hasil dari desain yang disengaja.

“Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat Pemilu yang akan datang, mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja.” ujar mantan Panglima TNI periode 2015-2017 itu dikutip dari kanal Youtube Refly Harun, pada Rabu (20/8/2025).

Gatot Nurmantyo membeberkan serangkaian peristiwa yang ia sebut sebagai “sabotase struktural” yang terjadi di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menduga sabotase ini dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri untuk melemahkan kepemimpinan Prabowo.

Berikut beberapa peristiwa yang ia sebutkan:

• Kenaikan PPN 12%: Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan kenaikan PPN pada Januari 2025, yang harus dibatalkan langsung oleh Presiden Prabowo.
• Masalah Elpiji 3 Kg: Kebijakan Menteri Bahlil terkait antrean gas elpiji 3 kg memicu kemarahan publik dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Kebijakan ini akhirnya dibatalkan oleh Presiden.
• Pengalihan Pulau di Aceh: Kementerian Dalam Negeri mengalihkan dua pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara, yang menurut Gatot dapat memicu disintegrasi bangsa.
• Pemblokiran Rekening Bank: PPATK memblokir 122 juta rekening bank yang tidak aktif, memicu keresahan publik dan harus dibatalkan atas perintah Presiden.
• Masalah Lahan dan Pajak: Munculnya wacana pemajakan amplop pernikahan dan penyitaan tanah “nganggur”, yang disebutnya merampas uang rakyat.
• Kontroversi Kebijakan: Kebijakan kontroversial lainnya termasuk pelarangan pembongkaran “pagar laut” di Tangerang oleh Menteri KKP, penundaan pengangkatan CPNS oleh Menpan RB, hingga wacana pembatasan panggilan WhatsApp.
• Serangan Politik: Adanya serangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto, dengan tujuan memunculkan wacana pemakzulan.

Selain sabotase struktural, Gatot Nurmantyo juga menyoroti ancaman serius lainnya. Ia mengkritik pemotongan dana transfer ke daerah sebesar 20-25% di tahun 2025, yang memicu gejolak di banyak daerah seperti Pati.

“Ini sangat berbahaya. Pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu diginiin berani aja polisi juga bisa diusir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya,” tandas Gatot.

Ia juga menyinggung ancaman ekonomi dari dua negara besar yang secara sistematis menghancurkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penetrasi pasar yang tidak adil, yang membuat produk lokal sulit bersaing.

Di akhir pidatonya, Gatot Nurmantyo mengajak seluruh masyarakat, tanpa memandang afiliasi politik, untuk bersatu. Ia menegaskan bahwa KAMI bukanlah organisasi yang mencari jabatan, melainkan platform untuk berkontribusi menyelamatkan bangsa.

“Saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa. Mari kita bergandengan tangan. Kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang perbaiki.” Ucap Gatot menutup pidatonya dengan seruan untuk terus mengobarkan perjuangan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.***