Pemerhati Korupsi di Tanah Papua Minta Jamwas dan Komisi Kejaksaan RI Selidiki Kasus “Mandek” di Kejati Papua Barat

PapuaOne.com – Kunjungan Kerja Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) ke  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat mendapat perhatian serius dari Pemerhati Korupsi di Tanah Papua Yan Christian Warinussy.

“Saya dengan ini memberikan catatan agar Jamwas bersama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan atau mengumpulkan keterangan mengenai mandeknya penanganan beberapa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Provinsi Papua Barat,” kata Yan Christian Warinussy melalui keterangan tertulisnya kepada PapuaOne.com, Kamis (9/10/2025).

Dengan lantang Yan Christian Warinussy mengungkap kasus dimaksud adalah penanganan penyelidikan kasus dugaan Tipidkor Dana  Alokasi Khusus (DAK) 2023 di Kabupaten Manokwari yang diduga mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Baca Juga:Yan Christian Warinussy Minta Kapolri Copot Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Rian Octaria

“Juga Kasus dugaan Tipidkor Pembangunan Jalan Kaimana-Wasior Tahun Anggaran 2021 yang diperkirakan telah menghabiskan anggaran negara sejumlah Rp.149 Milyar, tetapi ruas jalan tersebut belum dapat dipergunakan hingga saat ini,” tuturnya.

Penyelidikan kasus tersebut diduga raib di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Juga kasus dugaan Tipidkor Penyalahgunaan Dana Hibah Operasional Dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019 serta Pelaksanaan Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019.

“Kasus tersebut diduga mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Bintuni. Juga Kasus Dugaan Tipidkor Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2017,” sebut Yan Christian Warinussy.

Baca Juga:LP3BH Manokwari Desak Bupati Manokwari Beri Perlindungan Hukum 142 Warga Dusun II Kampung Persiapan Moyang

Menurutnya, kasus ini diduga macet di Kejari Sorong dan sejak awal tahun 2025 telah diambil alih oleh Kejati Papua Barat, tapi belum jelas perkembangan proses hukumnya hingga saat ini.

“Sebagai Pemerhati Korupsi di Tanah Papua, saya meminta perhatian Jamwas serta Komisi Kejaksaan RI untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut diatas kepada Satuan Kerja (Satker) di Papua Barat,” pintanya.

“Ini penting demi keberlangsungan Penegakan hukum dengan semboyan hukum tetap tegak kendatipun langit akan runtuh,” ujarnya.