Antonio Gutterez Kunjungi PNG, LP3BH Manokwari Layangkan 3 Tuntutan Pelanggaran HAM di Tanah Papua

PapuaOne.com – Kedatangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Gutterez ke negara Papua New Guinea (PNG) saat ini menjadi penting dalam konteks pengungkapan kebenaran faktual mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun.

Fakta bahwa aparat keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah banyak kali melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sudah banyak ditulis oleh berbagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau Non Governmental Organization (NGO) di Tanah Papua, Indonesia dan Dunia.

Yan Christian Warinussy sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menunjuk pada bukti faktual pengakuan negara atas kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua tersebut.

Baca Juga:LP3BH Manokwari Pertanyakan Penundaan Pembayaran TPP ASN Kabupaten Manokwari Sejak September 2024

“Jelas sudah termaktub di dalam konsideran huruf f dan huruf j dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan demikian maka jelas hal ini seharusnya menjadi suatu kesadaran bersama dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Tanah Papua,” kata Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulisnya kepada PapuaOne.com, Rabu (3/9/2025).

Yaitu bahwa Tanah Papua adalah “ladang” pembantaian Orang Papua Asli sejak tahun 1963 hingga saat ini. Di tahun 1969, bersamaan dengan diselenggarakannya Act of free choice (tindakan pilihan bebas) yang oleh Pemerintah Indonesia disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Sejak itu terjadi banyak sekali kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan kilat atau penghilangan orang secara paksa di Tanah Papua.

Baca Juga:Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Makar, Para Terdakwa Bantah Permufakatan Jahat

“Di Manokwari, LP3BH Manokwari mencatat ada 53 orang sipil Papua Asli yang diduga di eksekusi secara kilat dan diduga dikuburkan di dalam sebuah lubang mirip “lubang buaya” di bilangan Arfay pada tanggal 28 Juli 1969,” ungkapnya.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat tersebut, kata Yan masih berlanjut hingga di tahun 2001 terjadi di Wasior dan tahun 2003 di Wamena serta di Enarotali, Kabupaten Paniai Tahun 2014. Korban senantiasa berasal dari Orang Papua Asli dan penyelesaian secara hukum menjadi seakan mahal dan sulit dilakukan dengan berbagai alasan yang cenderung bersifat politis belaka.

“Sementara dari sisi hukum menjadi sulit di buktikan sebab banyak bukti hilang termakan waktu. Sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua yang pernah meraih Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 di Montreal, Canada, saya mendesak Sekjen PBB Antonio Gutterez agar mendengar seruan para korban dan keluarga korban dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga saat ini,” beber dia.

“Saya mengajukan tuntutan agar Yang Terhormat Saudara Sekjen PBB Antonio Gutterez untuk : Pertama, Menerima aspirasi tuntutan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga saat ini sebagai sesuatu kasus Kejahatan Kemanusiaan (crime against humanity) yang berkesinambungan akibat kepentingan ekonomi penguasa NKRI dan berbagai kroninya,” pesannya.

Kedua, dugaan telah terjadinya kasus pelanggaran HAM Berat berbentuk Kejahatan Kemanusiaan (crime against humanity) sepanjang sebelum, ada saat dan sesudah berlangsungnya Act of Free Choice Tahun 1969 merupakan bentuk Kejahatan Kemanusiaan yang cenderung menuju kepada Kejahatan Genosida yang patut diinvestigasi secara bebas, netral dan adik serta independen oleh Komisi Tinggi HAM PBB.

Ketiga, Sekjen PBB perlu memfasilitasi segera proses pengajuan aspirasi penentuan nasib sendiri yang adik, netral dan transparan bagi rakyat Papua Asli demi menghindari kesinambungan pelanggaran HAM Berat yang paripurna di sektor sipil, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ekonomi dan politik sepanjang berlangsungnya kebijakan Otonomi Khusus yang makin menyengsarakan rakyat Papua Asli sebagai Tuan di Negerinya sendiri.

“Selaku Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua saya akan terus berjuang menegakkan hak asasi Rakyat Orang Papua Asli sampai mereka memperolehnya secara adil di dalam Negara Indonesia ataupun mereka meraih sebuah masa depan sendiri atas intervensi dunia internasional,” tandasnya.