PapuaOne.com – Sejumlah atlet dan official cabang olahraga berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Propinsi Papua, berkunjung ke tempat kediaman penatua advokat senior Yan Christian Warinussy. Kamis malam (2/10/2025).

Para atlet dan official ini berasal dari 15 cabang olahraga yang meraih hasil maksimal untuk nama besar Provinsi Papua Barat pada event olahraga nasional lima tahunan tersebut.

Mereka para olahragawan berasal dari cabang olahraga (cabor) Kempo, Tinju, Judo, Sepatu Roda, Layar, Balap Motor, Tenis Lapangan, Menembak, Catur, Terjun Payung, Selam, Soft ball, Dayung, Muaythai, Billyard.

LP3BH Manokwari acara resmi sudah menerima laporan dan pengaduan dari warga masyarakat Dusun II Kampung Persiapan Moyang, Distrik Prafi
Baca Juga:LP3BH Manokwari Desak Bupati Manokwari Beri Perlindungan Hukum 142 Warga Dusun II Kampung Persiapan Moyang

Kendatipun para atlet dari ke-15 cabor tersebut sudah meraih prestasi maksimal dengan mendapatkan medali emas, perak dan perunggu. Namun janji Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat itu hingga kini belum terselesaikan.

“Jadi disini mengakibatkan para atlet tersebut menderita secara fisik maupun psikis bahkan secara ekonomi mereka sangat dirugikan. Menurut keterangan para atlet dan official bahwa hingga kini bagian yang menjadi hak mereka berkisar 58% atau setara Rp.21.606.450.000 ,- (Dua puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Inilah sisa tunggakan yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada para atlet dan official tersebut,” beber Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulisnya kepada PapuaOne.com, Jumat (3/10/2025).

Sementara, sambung dia pembayaran tahap 1 sejumlah Rp.15.646.050.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 42 %.

LP3BH Manokwari menekankan sehingga seharusnya tidak boleh lagi ada distribusi dan atau penjualan miras selain PT. Bram Bintang Timur.
Baca Juga:LP3BH Manokwari Dorong Aparat Penegak Hukum Rutin Gelar Razia Miras Ilegal di Kota Manokwari

“Sayang sekali karena para olahragawan ini sesungguhnya sudah melakukan dan atau menjalankan kewajibannya dalam membela dan membawa nama baik Provinsi Papua Barat di event olahraga nasional hingga selesai PON. Namun apa yang menjadi hak mereka yang adalah hak asasi manusia dan hak keperdataan mereka justru diabaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat,” ungkap Yan.

Bahkan, menurut Yan disinyalir ada beberapa oknum pejabat pada instansi teknis yang mengurus olahraga terlibat dalam “menggelapkan” hak-hak para atlet dan ofisial tersebut.

“Saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) akan terus memberi pengawalan dan pendampingan hukum bagi para atlet dan official tersebut,” tegasnya.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook