PapuaOne.com – Kondisi Pendidikan di Papua Selatan dan Papua pada umumnya khususnya yang ada di kampung-kampung cukup memprihatinkan. Hal ini dikeluhkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignas Babaga, S.Pd.

Ignas Babaga meminta kepala sekolah dan guru yang ada di Papua Selatan untuk tetap berada di tempat tugas. Ia juga mengungkap keterbatasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan yang tidak bisa langsung mengambil tindakan.

‘’Kewenangan kami sangat terbatas. Kami yang ada di provinsi tidak bisa langsung mengambil tindakan karena pengelolaan sekolah mulai dari TK, SD sampai SMA dan SMK ada di kabupaten dan kota. Kalau dulu, SMA dan SMK masih menjadi kewenangan provinsi, tapi dengan PP 106 dan 107 sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota di Papua,’’ kata Ignas Babaga, dihadapan para kepala SD dan SMP Lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) se-Papua Selatan, baru-baru ini, Kamis (10/7/2025).

Tim Gabungan Antiterorisme Queensland (QLD JCTT) melakukan sebuah investigasi rahasia membongkar dugaan jaringan penyelundupan senjata
Baca Juga:QLD JCTT Tangkap 2 Orang Warga Australia Diduga Jaringan Penyelundupan Senjata Api ke Kelompok KKB

Ignas Babaga mengungkapkan, berbagai laporan dari kampung baik dari kepala kampung maupun masyarakat menyampaikan kondisi Pendidikan di kampung-kampung yang nota bene sebagian besar penghuninya adalah orang asli Papua.

‘’Tapi saya mau sampaikan kewenangan kami di provinsi terbatas. Dan itu tidak hanya dialami Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan tapi seluruh tanah Papua. Saya titipkan kepada satuan pendidikan dan kepada guru,” pintanya.

“Kalau bukan kita siapa lagi yang akan diharapkan untuk datang membangun anak-anak di kampung. Karana rata-rata dan hampir semua kampung di Papua Selatan keadaan dan kondisi yang sama. Kalaupun ada yang beda, hanya beda-beda tipis saja. Lalu pertanyaan begini, sampai kapan kami harus begini. Apakah kita harus menunggu orang lain datang,’’ sambungnya sambil bertanya.

Gubernur Papua bersama pemerintah pusat tahun 2026 bakal segera resmi memulai proses pemekaran wilayah.
Baca Juga:Pemekaran Papua Bakal Diproses Tahun 2026, Gubernur Papua Kolabirasi dengan Pemerintah Pusat

Menurut Ignas Babaga, kekurangan tenaga guru masih terjadi dan minimal yang bisa dilakukan lewat guru kontrak.

Hanya saja, lanjut dia, kondisi hari ini dan masa lalu sudah berbeda. “Banyak guru kontrak tersebut yang tidak kerasan tinggal di kampung, karena tidak ada listrik dan jaringan listrik dan harus meninggalkan kampung tersebut,” tandasnya.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook