Komisi Kode Etik Polri Tolak Upaya Banding Polisi Penembak Pelajar di Semarang, Kuasa Hukum : Ini Pembelajaran

PapuaOne.com – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan tegas menolak upaya banding yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai pelaku kasus penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang.

Kuasa hukum keluarga almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy, Zainal Petir, menyambut keputusan Komisi Kode Etik Polri yang menolak banding Aipda Robig Zaenudin. “Saya dan keluarga korban merasa lega dan plong, polisi penembak Gamma dipecat. Ini menjadi pembelajaran bagi anggota Polri agar tidak gampang memuntahkan peluru, tembak rakyat,” kata Zainal, Jumat (15/8/2025).

Zainal memaparkan, dalam sidang banding etik yang digelar di ruang sidang Bidpropam Polda Jawa Tengah (Jateng), Aipda Robig terbukti tidak dalam keadaan terancam saat melakukan penembakan. Alibi bahwa ada percobaan penyerangan terhadapnya ketika peristiwa penembakan berlangsung pun tidak terbukti.

Dengan demikian, kata Zainal, penembakan yang dilakukan Aipda Robig adalah tindakan sewenang-wenang.

“PTDH itu sanksi terberat bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri,” ujarnya.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menggelar sidang banding etik terhadap Aipda Robig Zaenudin, anggota Polrestabes Semarang yang menjadi pelaku penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Dalam kejadian tersebut, satu siswa bernama Gamma Rizkynata Oktafandy, tewas.

Kabid Humas Polda Jawa Jateng Kombes Pol Artanto mengungkapkan, sidang banding etik Aipda Robig digelar di ruang sidang Bidpropam Polda Jateng pada Kamis (14/8/2025). Sidang dipimpin Kabidkum Polda Jateng Kombes Pol Zainal Rio Chandra Tangkari.

“Putusannya, pengajuan banding Aipda Robig ditolak oleh hakim sidang kode etik,” kata Artanto, Jumat (15/8/2025).

Menurut Artanto, dalam penolakannya, hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta di sidang etik Aipda Robig sebelumnya yang digelar pada Desember 2024. Dalam sidang tersebut, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Aipda Robig.

Artanto menjelaskan, dengan ditolaknya banding Aipda Robig, Bidkum Polda Jateng akan bersurat ke SDM Polda Jateng. “Dari SDM Polda Jawa Tengah akan membuatkan draf penetapan PTDH untuk Aipda Robig,” ujar Artanto.

Dia menambahkan, surat penetapan PTDH Aipda Robig akan ditandatangani Kapolda Jateng.

“Intinya segera, karena ini sudah menjadi atensi,” kata Artanto ketika ditanya apakah ada tenggat waktu untuk penandatanganan surat penetapan PTDH Aipda Robig.

Pada 8 Agustus 2025 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Aipda Robig. Dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam penembakan yang menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy tewas.

Dalam putusannya, majelis hakim PN Semarang juga menjatuhkan denda Rp200 juta kepada Aipda Robig.

Seusai sidang, kuasa hukum Aipda Robig mengatakan akan menimbang-nimbang terlebih dulu apakah bakal menerima atau mengajukan banding atas vonis terhadap kliennya.