PapuaOne.com – Para gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD Papua mendapat peringatan keras dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) agar tidak lagi memihak kepada pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan resmi, Minggu, 20 Juli 2025.
“Bila masih mendukung pemerintah Indonesia, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) akan menyerang mereka. Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ” kata Sebby Sambom.
Sebby Sambom memaparkan, pejabat Papua yang memihak kepada pemerintah Indonesia, dinyatakan sudah anti terhadap perjuangan masyarakat Papua. Perjuangan itu untuk merdeka dari pemerintah Indonesia.
Menurutnya, pejabat Papua tidak pantas mendukung pemerintah Indonesia karena telah merampas sumber daya alam milik masyarakat Papua.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom ini pun menyoroti kepala daerah yang memberikan izin tambang emas di Papua kepada pemerintah Indonesia. Dia menuturkan, pemberian izin itu bentuk ketidakmampuan kepala daerah melindungi masyarakat dan alam Papua.
Sebby juga meminta agar kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Disebutnya bahwa pelaksanaan kebijakan Prabowo justru membuat semakin banyak konflik bersenjata dan warga sipil mengungsi.
“Karena itu semua pejabat Papua harus berhenti mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.
Sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia melakukan perundingan dengan Prabowo. Namun, perundingan harus difasilitasi oleh PBB.
“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” kata Sebby Sambom dalam keterangan pada Jumat, (11/7/2025).
Sebby memaparkan alasan mereka menawarkan perundingan untuk alasan kemanusiaan. Sehingga 97.000 lebih warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.
Selain itu, perundingan diharapkan agar korban konflik mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan setelah mengungsi di berbagai daerah Papua.
“Disertai dengan penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua untuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara kami dan militer Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook