PapuaOne.com – Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen oleh Bupati Pati sampai hingga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dimana sebelumnya kebijakan itu menuai polemik lantaran Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan tersebut untuk mengerahkan massa besar dan mendemo dirinya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun menanggapi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang bak seorang yang memiliki kesaktian tinggi ini.

“Ini harus disampaikan ke bupati untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih,” kata Sudaryono dikutip dari akun instagram pribadinya pada Minggu, 10 Agustus 2025.

Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP mendapat instruksi baru dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan amanat
Baca Juga:Joko Widodo Kasih Amanat ke Relawan Bara JP Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran 2 Periode

Ketua Gerindra Jawa Tengah Sudaryono ini juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan tersebut. Ia menyampaikan permintaan Prabowo kepada Bupati Pati untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain, seperti investasi.

Ia mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan tersebut. “Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel,” ujarnya.

Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus. “Yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun,” kata dia.

Mmereformasi badan kepolisian dengan pembentukan tim reformasi Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan sejumlah catatan
Baca Juga:Reformasi Polri Perlu Perhatikan 3 Instrumen, Kompolnas Beri Masukan Mereformasi Badan Kepolisian

Sebelumnya kebijakan Sudewo yang akan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen menuai protes dari masyarakat. Kebijakan kenaikan PBB ini menuai kritik karena dianggap membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil.

Setelah diprotes oleh warga, ia menyatakan tak akan mengubah keputusannya dan menantang warga mendemo dirinya. Alasannya, karena tarif PBB-P2 ini perlu kenaikan setelah 14 tahun tak berubah. Tujuannya, menurut Sudweo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Berikut adalah fakta-fakta perihal rencana kenaikan tarif PBB-P2 Kabupaten Pati.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook