PapuaOne.com – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih nampak terlihat hadir dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025), malam. Rapat terbatas itu diketahui membahas soal penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

Presiden Prabowo Subianto terlihat serius menanggapi terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Sekretaris Kabinet (Seskab), Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, menyampaikan rapat terbatas itu berlangsung secara mendadak dan dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam.

“Presiden Prabowo meminta update beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” tulis Teddy dalam unggahan Instagram @sekretariat.kabinet pada Rabu (20/8/2025).

Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP mendapat instruksi baru dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan amanat
Baca Juga:Joko Widodo Kasih Amanat ke Relawan Bara JP Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran 2 Periode

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas di Hambalang kemarin adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, hadir Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih nampak terlihat hadir dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih nampak terlihat hadir dalam Ratas di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025), malam.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan berkomitmen untuk memberantas aktivitas pertambangan ilegal. Ia turut menyampaikan peringatan keras kepada oknum jenderal maupun mantan jenderal TNI dan Polisi yang melindungi atau menjadi bekingan praktik pertambangan ilegal.

Mmereformasi badan kepolisian dengan pembentukan tim reformasi Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan sejumlah catatan
Baca Juga:Reformasi Polri Perlu Perhatikan 3 Instrumen, Kompolnas Beri Masukan Mereformasi Badan Kepolisian

Prabowo menegaskan tidak ada seorang pun yang akan lolos dari hukum jika terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal.

“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Menteri Pertahanan 2019-2024 itu menekankan ketentuan serupa juga berlaku bagi para petinggi partai politik. Prabowo berkomitmen menegakkan aturan ini kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik perlindungan tambang ilegal, termasuk jika hal itu menyasar kepada anggota Partai Gerindra.

“Saya ingatkan semua anggota partai, termasuk partai saya, Gerindra. Jika anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja. Walaupun Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Prabowo menyebut menerima laporan 1.063 tambang ilegal yang melanggar aturan hukum di sektor pertambangan. Potensi kerugian negara dari aktivitas ribuan tambang ilegal itu diproyeksikan tembus Rp 300 triliun.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook