SPBU Swasta Dikabarkan Tidak Diberikan Kuota Impor, Bahlil Lahadalia : Tahun 2025 Kuota Impor Hingga 110 Persen

PapuaOne.com – Kabar mengenai pemerintah yang tidak memberikan kuota impor kepada SPBU swasta dibantah langsung Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025). Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Menurutnya, SPBU swasta pada tahun 2025 telah mendapat kuota impor hingga 110 persen.

“Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen,” kata Bahlil Lahadalia.

Baca Juga:Kementerian ESDM Minta Seluruh Pengelola SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Begini Respons Presdir BP AKR Vanda Laura

“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen. Berarti 1 juta 100 kiloliter,” sambung dia.

Sementara terkait dengan adanya pekerja Shell kena PHK gegara kelangkaan BBM, Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina. Mereka bisa membeli BBM melalui pertamina.

“Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan Wakil Menteri (Wamen) saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini,” kata dia.

Baca Juga:Melchias Markus Mekeng Politikus Senior Golkar Murka Minta Pihak Hembuskan Isu Munaslub Menampakkan Diri

Bahlil menyampaikan, penggunaan BBM harus dikontrol oleh negara. Sebab, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik,” ujar Bahlil Lahadalia.