PapuaOne.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didesak segera bertindak dan mengambil sikap terkait pengerahan personil TNI non organik yang merangsek masuk wilayah Kabupaten Paniai, Deiyai dan Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Desakan itu dilontarkan Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulisnya kepada PapuaOne.com, Jumat (26/9/2025).

“Saya mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka agar segera bertindak dan bersikap dalam melihat langkah pengerahan personil TNI non organik memasuki wilayah Kabupaten Paniai, Deiyai dan Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 21 hingga 24 September 2025,” kata Yan Christian Warinussy.

Langkah Zakarias Tibiay (ZT) dengan memberikan kuasa hukum kepada Advokat Yan Christian Warinussy dinilai sudah tepat sasaran. Pasalnya
Baca Juga:Zakarias Tibiay Percayakan Perkara Hukum ke Advokat Yan Christian Warinussy

Menurutnya, diwilayah Kabupaten Paniai saja kehadiran personil bersenjata cukup membuat resah masyarakat Papua Asli di wilayah tersebut. “Saya menerima laporan sebagai Pembela HAM bahwa personil TNI Non Organik tersebut telah memasuki wilayah Kabupaten Paniai dengan menggunakan kendaraan air jenis speed boat di perairan Danau Paniai”.

“Saya ingin meminta perhatian Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menempatkan segenap rencana operasi militer secara profesional dan mengacu pada Undang-Undang TNI. Khususnya mengenai penyelenggaraan sebuah operasi militer yang mesti mendapat persetujuan secara politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),” sebutnya.

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang merupakan Organisasi Masyarakat Sipil/OMS (Civil Society Organization/CSO), Yan Christian Warinussy juga meminta adanya kejujuran pada diri dan sikap pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan upaya intimidasi terhadap masyarakat Papua Asli di wilayah potensial seperti Kabupaten Paniai, Deiyai dan Intan Jaya hanya agar rakyat pemilik hak adat setempat harus keluar dari tanah adatnya.

Sidang perkara dugaan tindak pidana Makar yang mengadili 4 (Empat) Orang Terdakwa Staf Khusus dan Perwira Polisi serta NFRPB atas nama
Baca Juga:Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Makar Berlanjut, Kuasa Hukum Terdakwa Siap Hadiri Persidangan

Sementara, lanjut Yan tujuan negara adalah hendak mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) mineral emas yang terkandung di wilayah yang disebut dengan Blok Wabu tersebut.

“Saya juga menyerukan kepada dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tengah bersidang di New York, Amerika Serikat agar memperhatikan situasi penderitaan rakyat Papua Asli yang kian tergerus dari hak milik adatnya atas tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah potensial seperti Blok Wabu, Tanah Papua dewasa ini,” tegas Yan Christian Warinussy.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook