PapuaOne.com – Fokus kebijakan pajak Indonesia seharusnya bukan sekadar mengejar penerimaan negara, melainkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian dikatakan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu dalam acara 42nd Indonesia Update Conference, yang digelar pada Jumat kemarin (12/9/2025).

Wakil Ketua DEN ini menilai kebijakan pajak di Indonesia selama ini masih salah arah. Menurutnya bahwa apabila kebijakan pajak hanya difokuskan kepada kepatuhan, maka yang terjadi hanyalah berburu pajak di kebun binatang atau intensifikasi.

“Anda pasti tahu ini, bahwa target pejabat pajak seharusnya bukan pendapatan, melainkan kepatuhan. Fakta bahwa targetnya adalah pendapatan berarti berburu di kebun binatang. Anda melakukan intensifikasi,” kata Mari.

Tahun 2026 ditegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak. Sri Mulyani Indrawati
Baca Juga:Sri Mulyani Janji Tahun 2026 Tidak Akan Berlakukan Pajak Baru Bahkan Menaikkan Tarif Pajak

Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat rasio pajak Indonesia stagnan di kisaran 10% Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertama, efisiensi administrasi pajak yang masih rendah.

Kedua, besarnya sektor informal yang tidak tercatat.

Setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain dalam prinsip syariah melalui zakat, wakaf, maupun pajak tausiah Menteri Keuangan
Baca Juga:Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tausiah : Setiap Harta yang Dimiliki Terdapat Hak Orang Lain

Ketiga, banyaknya pengecualian dan ambang batas pajak yang terlalu tinggi, terutama untuk UMKM.

Sebagai contoh, ia menyoroti ketentuan bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun yang hanya dikenakan tarif pajak 0,5%.

Ambang batas ini, kata Mari, jauh lebih besar dibandingkan negara lain, yakni empat hingga lima kali lipat lebih tinggi.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook